SERANG – Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang dari sektor retribusi parkir dinilai belum tergarap secara maksimal. Komisi III DPRD Kabupaten Serang menyoroti rendahnya penerimaan sektor tersebut yang baru mencapai sekitar Rp800 juta per tahun, meskipun wilayah Kabupaten Serang memiliki banyak titik potensial.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang, Supiyanto, mengatakan bahwa pengelolaan retribusi daerah masih perlu ditingkatkan, khususnya pada sektor parkir dan persampahan. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki peluang besar untuk menambah pendapatan daerah.
Berdasarkan data hingga 2 November 2026, realisasi retribusi daerah telah melampaui 80 persen. Capaian tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebesar 76 persen.
Peningkatan itu terjadi meskipun pemerintah daerah menaikkan target retribusi dari Rp230 miliar pada 2025 menjadi Rp250 miliar pada 2026.
Meski menunjukkan perkembangan positif, Supiyanto mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka menjelang akhir tahun. Menurutnya, penetapan target pendapatan harus didasarkan pada potensi riil yang tersedia di lapangan.
Ia juga meminta pemerintah daerah melakukan pendataan menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatan sebelum menyusun target retribusi untuk 2027.
Salah satu potensi yang perlu diperhatikan ialah pengelolaan parkir di fasilitas milik pemerintah daerah, termasuk sejumlah puskesmas. Supiyanto menilai beberapa lokasi tersebut memiliki lahan parkir yang dapat dipertimbangkan sebagai sumber penerimaan daerah.
Namun, optimalisasi tersebut harus dilakukan melalui koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kesehatan, dan pengelola puskesmas. Pemerintah juga diminta memastikan kebijakan pungutan tidak memberatkan masyarakat, terutama pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Selain itu, Supiyanto mendorong kajian penerapan sistem pembayaran digital menggunakan barcode agar transaksi parkir lebih transparan dan penerimaan dapat langsung masuk ke kas daerah. Pembahasan teknisnya perlu melibatkan organisasi perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perhubungan.
Di sisi lain, tidak seluruh sektor retribusi mengalami kendala. Retribusi perizinan tertentu justru telah melampaui target dengan realisasi sekitar 100,6 hingga 100,7 persen per 2 November 2026. Penerimaan tersebut salah satunya didukung perpanjangan izin tenaga kerja asing yang dipengaruhi nilai tukar dolar dan masa berlaku izin.
Untuk meningkatkan pendapatan pada 2027, Supiyanto juga melihat peluang dari pengelolaan pasar, kios, serta layanan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan peningkatan PAD tetap memperhatikan iklim investasi. Setiap pungutan harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun menghambat aktivitas ekonomi daerah.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!