Pemerintah berencana memperluas kewenangan perizinan galian C kepada pemerintah kabupaten dan kota di wilayah terdampak bencana Sumatra. Kebijakan tersebut disiapkan untuk mempercepat normalisasi sungai melalui pengerukan material sedimen yang menumpuk akibat bencana, sekaligus mendukung pemulihan infrastruktur di daerah terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan rencana tersebut setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Pemerintah menilai keterlibatan langsung pemerintah daerah diperlukan agar penanganan sungai dapat berjalan lebih cepat.
Bahlil menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan perizinan galian C akan diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota yang wilayahnya terdampak bencana. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mempercepat pelaksanaan pengerukan sungai tanpa harus bergantung sepenuhnya pada penanganan dari pemerintah pusat.
Rencana tersebut menjadi bagian dari pembahasan pemerintah mengenai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Salah satu perhatian dalam proses pemulihan adalah kondisi sungai yang mengalami penumpukan material pasir dan batu akibat bencana.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah daerah nantinya dapat menggandeng pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan normalisasi sungai. Kerja sama tersebut memungkinkan pengerukan material pasir dan batu atau sirtu dilakukan melalui keterlibatan pihak di luar pemerintah.
Menurut Tito, material yang diangkat dari sungai dapat dimanfaatkan kembali, salah satunya untuk membangun tanggul. Pemanfaatan tersebut diarahkan untuk membantu mengurangi risiko bencana melalui penanganan material yang sebelumnya menumpuk di aliran sungai.
Selain digunakan sebagai bahan tanggul, material hasil pengerukan yang memiliki nilai ekonomis juga dapat dimanfaatkan melalui mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak ketiga. Material tersebut dapat dijual sehingga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Meski demikian, Tito menegaskan bahwa kegiatan pengerukan tidak boleh semata-mata berorientasi pada pengambilan material bernilai ekonomi. Tujuan utama kerja sama harus tetap diarahkan pada normalisasi sungai dan pembersihan sedimen yang menghambat kondisi aliran sungai.
Pemerintah tidak menghendaki adanya kegiatan pengambilan pasir dan batu yang hanya mengejar keuntungan, kemudian meninggalkan lokasi tanpa menyelesaikan pekerjaan normalisasi. Karena itu, kepentingan pemulihan sungai harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga.
Tito menilai pelibatan pihak ketiga diperlukan untuk mempercepat penanganan di wilayah yang belum mendapatkan pekerjaan normalisasi. Kerja sama tersebut juga dapat menjadi alternatif bagi daerah yang membutuhkan waktu lebih lama apabila pengerukan hanya mengandalkan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah pusat.
Dalam mekanisme yang sedang disiapkan, kewenangan perizinan yang sebelumnya didelegasikan kepada pemerintah provinsi akan diperluas hingga tingkat kabupaten dan kota. Dengan demikian, pemerintah daerah yang berada lebih dekat dengan lokasi terdampak dapat memperoleh kewenangan untuk mendukung percepatan penanganan sungai.
Tito mengungkapkan bahwa Bahlil akan menerbitkan surat yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kerja sama tersebut. Dokumen itu direncanakan mengatur perluasan pendelegasian kewenangan yang sebelumnya berada pada pemerintah provinsi agar juga mencakup pemerintah kabupaten dan kota.
Perluasan kewenangan tersebut diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan pelaksanaan pekerjaan di daerah terdampak. Pemerintah kabupaten dan kota nantinya dapat terlibat lebih langsung dalam mendukung normalisasi sungai melalui mekanisme perizinan dan kerja sama yang ditetapkan.
Di sisi lain, peluang pemanfaatan material hasil pengerukan menjadi perhatian karena dapat memberikan nilai tambah bagi daerah. Namun, potensi penerimaan PAD tetap ditempatkan sebagai manfaat tambahan, bukan sebagai tujuan utama pelaksanaan kegiatan.
Pembahasan mengenai perizinan galian C tersebut berlangsung dalam rapat terbatas yang membahas perkembangan penanganan pascabencana di Sumatra. Pertemuan ini menjadi bagian dari koordinasi pemerintah pusat untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai sektor.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi.
Selain itu, hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Sejumlah pejabat lainnya yang mengikuti rapat meliputi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Melalui rencana pelimpahan kewenangan tersebut, pemerintah berupaya mempercepat pemulihan kondisi sungai di wilayah Sumatra yang terdampak bencana. Kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak ketiga diharapkan dapat mendukung pekerjaan pengerukan sedimen, pemanfaatan material untuk tanggul, serta penanganan lokasi yang belum dapat dijangkau secara optimal oleh pemerintah pusat.
Meski membuka peluang pemanfaatan material bernilai ekonomi, pemerintah menegaskan bahwa normalisasi sungai harus tetap menjadi prioritas. Kebijakan perizinan yang sedang disiapkan diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan pascabencana sekaligus memberikan manfaat bagi daerah melalui pengelolaan material hasil pengerukan sesuai ketentuan.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!