Perum Bulog memperketat pengawasan terhadap penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna mencegah praktik kecurangan dalam distribusi pangan. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa Rumah Pangan Kita (RPK) yang terbukti melanggar ketentuan penyaluran beras pemerintah akan dikenai sanksi tegas berupa pencabutan izin sebagai mitra distribusi.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban tata niaga beras serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan. Bulog menilai pengawasan terhadap mitra penyalur perlu diperkuat agar beras SPHP dapat didistribusikan sesuai ketentuan dan mendukung stabilitas harga pangan nasional.
Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Beras Terpadu untuk menindaklanjuti berbagai laporan dugaan pelanggaran distribusi. Pembentukan satuan tugas tersebut melibatkan Satuan Pengawas Internal (SPI) Bulog bersama Satgas Pangan sebagai bagian dari penguatan koordinasi pengawasan.
Penjelasan itu disampaikan Rizal setelah meresmikan Media Center Perum Bulog di Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia menerangkan bahwa pembentukan Satgas Pengawasan Beras Terpadu merupakan tindak lanjut atas sejumlah persoalan yang ditemukan dalam penyaluran beras, khususnya produk SPHP yang menjadi bagian dari program stabilisasi pangan pemerintah.
Pembentukan satgas juga dilatarbelakangi oleh munculnya pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan distribusi beras SPHP. Laporan tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu diperiksa lebih lanjut karena berpotensi mengganggu pelaksanaan program pemerintah dalam menjaga pasokan serta harga beras di tingkat masyarakat.
Selain laporan yang diterima Bulog, Rizal turut menanggapi perkembangan pengaduan melalui kanal Lapor Pak Amran. Hingga saat itu, sebanyak 370 laporan terkait sektor pangan telah masuk melalui layanan pengaduan yang dapat diakses masyarakat melalui nomor 0811-1312-312.
Ratusan pengaduan tersebut masih menjalani proses kajian dan verifikasi oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman. Proses pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi yang dilaporkan sebelum menentukan langkah penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
Rizal menegaskan bahwa Bulog tidak akan memberikan toleransi kepada mitra RPK yang terbukti terlibat dalam penyimpangan penyaluran beras. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran, perusahaan siap menghentikan kerja sama dan mencabut izin mitra penyalur yang bersangkutan.
Ketegasan tersebut sebelumnya telah diterapkan terhadap lima RPK di wilayah DKI Jakarta. Bulog menghentikan kerja sama dengan kelima mitra tersebut setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan distribusi beras SPHP.
Menurut Rizal, penghentian kerja sama terhadap lima RPK tersebut dilakukan secara langsung tanpa menunggu proses yang berkepanjangan. Keputusan itu diambil karena pelanggaran yang dilakukan telah terbukti sehingga Bulog dapat menerapkan tindakan sesuai ketentuan penyaluran yang berlaku.
Meski telah menjatuhkan sanksi terhadap lima mitra, Bulog memastikan pengawasan masih terus berjalan. Sejumlah laporan dugaan pelanggaran lainnya sedang diperiksa dan akan ditindaklanjuti apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya keterlibatan RPK dalam praktik penyaluran beras yang tidak sesuai aturan.
Penguatan pengawasan ini juga berkaitan dengan langkah antisipasi terhadap praktik mafia pangan yang berpotensi memanfaatkan peningkatan kebutuhan masyarakat pada periode tertentu. Bulog memberikan perhatian khusus menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, serta menghadapi periode Ramadan dan Idulfitri berikutnya.
Pada periode tersebut, pemerintah berupaya memastikan distribusi pangan tetap berlangsung sesuai ketentuan. Bulog bersama Satgas Pangan memperkuat koordinasi agar penyaluran beras SPHP tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berusaha memperoleh keuntungan melalui praktik perdagangan yang melanggar aturan.
Rizal menekankan bahwa kerja sama antarlembaga menjadi bagian penting dalam menjaga kestabilan harga pangan. Pengawasan yang dilakukan secara terpadu diharapkan dapat membantu mencegah penyimpangan sejak proses penyaluran hingga beras diterima masyarakat.
Selain menjaga harga, pengawasan tersebut juga diarahkan untuk memastikan pasokan beras tetap tersedia dan distribusinya menjangkau penerima sesuai ketentuan program. Dengan demikian, pelaksanaan SPHP dapat mendukung tujuan pemerintah dalam menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan pokok.
Bulog menempatkan penindakan terhadap mitra yang terbukti curang sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas distribusi pangan. Perusahaan menilai pelanggaran dalam penyaluran beras pemerintah harus ditangani secara tegas agar tidak merugikan masyarakat maupun mengganggu pelaksanaan program stabilisasi pangan.
Melalui pembentukan Satgas Pengawasan Beras Terpadu dan penerapan sanksi terhadap mitra yang melanggar, Bulog berupaya memperkuat pengendalian distribusi beras SPHP secara berkelanjutan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk pencegahan terhadap praktik mafia pangan, terutama ketika kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok meningkat menjelang hari besar keagamaan dan pergantian tahun.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!