Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten belum dapat memastikan kapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berstatus paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Kepastian perubahan status kepegawaian tersebut masih bergantung pada regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Ai Dwi Suzana, menjelaskan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima ketentuan resmi yang mengatur proses pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Kondisi tersebut membuat BKD Banten belum dapat memberikan kepastian mengenai mekanisme pelaksanaan maupun jadwal perubahan status kepegawaian bagi para PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah provinsi.
“Sampai saat ini regulasinya belum diterima. Kita lihat ke depan ya,” kata Ai saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
Sekitar 4.500 PPPK Paruh Waktu di Pemprov Banten
Berdasarkan perkiraan BKD Banten, jumlah PPPK yang saat ini berstatus paruh waktu di lingkungan Pemprov Banten mencapai sekitar 4.500 orang. Sementara itu, jumlah PPPK yang telah berstatus penuh waktu mencapai sekitar 11.000 orang.
Data perkiraan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ribuan pegawai berstatus paruh waktu yang menunggu kejelasan mengenai kemungkinan perubahan status kepegawaian mereka.
Meski demikian, Ai menegaskan bahwa pihaknya belum dapat memastikan pelaksanaan pengangkatan tersebut karena regulasi yang menjadi dasar kebijakan belum diterima dari pemerintah pusat.
Dengan demikian, informasi mengenai waktu pelaksanaan dan mekanisme pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu masih belum dapat dipastikan oleh pemerintah daerah.
Jumlah PPPK di Banten Mengalami Penurunan
Selain membahas kepastian perubahan status PPPK paruh waktu, Ai juga mengungkapkan adanya perubahan jumlah PPPK di lingkungan Pemprov Banten dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, jumlah PPPK saat ini mengalami sedikit penurunan. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya jumlah pegawai tersebut adalah adanya PPPK yang telah memasuki masa pensiun.
“Ada yang sudah memasuki masa pensiun. Persisnya saya lupa, jumlahnya agak berkurang dibanding tahun kemarin,” ujarnya.
Kendati menyampaikan adanya penurunan jumlah pegawai, Ai belum memberikan perincian terbaru mengenai jumlah pasti PPPK paruh waktu dan penuh waktu, termasuk berapa banyak pegawai yang telah memasuki masa pensiun.
Oleh karena itu, angka sekitar 4.500 PPPK paruh waktu dan 11.000 PPPK penuh waktu yang disampaikan BKD Banten masih merupakan perkiraan, bukan perincian data kepegawaian terbaru.
Sementara itu, kepastian mengenai perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu di lingkungan Pemprov Banten masih harus menunggu terbitnya ketentuan resmi dari pemerintah pusat.
Regulasi tersebut menjadi hal yang dinantikan untuk memberikan kejelasan mengenai mekanisme dan waktu pelaksanaan kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!