Sebanyak 725 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi masih menghadapi ketidakpastian terkait peluang perubahan status menjadi PPPK penuh waktu. Pemerintah daerah belum dapat memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ngawi menyatakan hingga kini belum menerima regulasi resmi yang mengatur mekanisme pengalihan status kepegawaian maupun ketentuan penggajian bagi PPPK yang nantinya beralih menjadi penuh waktu.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah belum dapat menentukan tahapan pelaksanaan perubahan status bagi ratusan pegawai yang saat ini bekerja dengan skema paruh waktu.
BKPSDM Ngawi Masih Menunggu Petunjuk Teknis
Kepala BKPSDM Kabupaten Ngawi, Dhiyan Kenop Tri Kuncoro, menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih menantikan arahan dari sejumlah instansi pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aparatur sipil negara.
Instansi tersebut meliputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut Kenop, sampai saat ini belum terdapat peraturan ataupun surat edaran resmi yang secara khusus menjelaskan tata cara perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Ketidakjelasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan prosedur pengangkatan, tetapi juga mencakup ketentuan pembayaran gaji apabila perubahan status nantinya dilaksanakan.
Dalam keterangannya pada Minggu (8/11/2026), Kenop menegaskan bahwa belum adanya dasar regulasi membuat Pemkab Ngawi masih harus menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Mayoritas PPPK Paruh Waktu Bertugas sebagai Tenaga Teknis
Berdasarkan data BKPSDM, jumlah PPPK paruh waktu yang bekerja di lingkungan Pemkab Ngawi mencapai 725 orang.
Sebagian besar pegawai tersebut merupakan tenaga teknis yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka menjalankan tugas sesuai kebutuhan dan penempatan pada masing-masing instansi pemerintahan.
Kenop menjelaskan bahwa ratusan PPPK paruh waktu tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang beragam.
Jenjang pendidikan para pegawai mencakup lulusan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).
Keberagaman latar belakang pendidikan tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai komposisi tenaga teknis yang saat ini bekerja dengan skema PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah kabupaten.
Kontrak Kerja 725 PPPK Telah Diperpanjang
Meskipun kepastian perubahan status menjadi PPPK penuh waktu belum diperoleh, Pemkab Ngawi telah menyelesaikan proses perpanjangan masa kerja bagi seluruh 725 PPPK paruh waktu.
Perpanjangan kontrak tersebut berlaku selama satu tahun dengan terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Oktober 2026.
Dengan demikian, para pegawai telah memperoleh perpanjangan masa kerja, sementara keputusan mengenai kemungkinan perubahan status kepegawaian masih menunggu ketentuan resmi.
Perpanjangan kontrak tidak serta-merta berarti bahwa seluruh PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Kedua hal tersebut merupakan persoalan berbeda karena perpanjangan masa kerja telah dilaksanakan, sedangkan mekanisme pengalihan status dan penggajian masih membutuhkan kejelasan regulasi.
Kepastian Pengangkatan Bergantung pada Kebijakan Pusat
BKPSDM Kabupaten Ngawi hingga kini belum dapat menentukan kapan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dapat diterapkan.
Belum diterbitkannya petunjuk teknis menjadi kendala utama bagi pemerintah daerah untuk memastikan prosedur dan waktu pelaksanaan kebijakan tersebut.
Selain mekanisme pengalihan, aturan mengenai penggajian juga menjadi bagian yang masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat.
Karena itu, Pemkab Ngawi belum dapat memberikan kepastian mengenai jadwal perubahan status bagi 725 pegawai yang telah memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Untuk sementara, proses kepegawaian yang telah diselesaikan adalah perpanjangan masa kerja selama satu tahun, terhitung sejak 1 Oktober 2026.
Sementara itu, peluang pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu masih bergantung pada penerbitan kebijakan dan petunjuk teknis resmi dari instansi pemerintah pusat yang berwenang.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!